5 Peserta Pelatihan Koperasi Merah Putih Gugur, Pengamat UMY Desak Evaluasi Total

YOGYAKARTA — Program pelatihan bagi peserta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia pada 27 Juni lalu, bertambahnya jumlah korban memicu perhatian publik terhadap metode pelatihan yang diterapkan sekaligus mendorong evaluasi atas implementasi program pemerintah tersebut.

Menanggapi hal itu, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Aulia Nur Kasiwi, S.IP., M.IP., menilai pendekatan semi-militer tidak bisa serta-merta dianggap tepat maupun keliru. Menurutnya, efektivitas metode pelatihan harus diukur berdasarkan tujuan utama program dan kompetensi yang ingin dibangun.

"Pendekatan semi-militer memang memiliki sisi positif. Peserta dapat dilatih untuk lebih disiplin, mampu bekerja sama, dan memiliki mental yang lebih tangguh. Namun, kita juga harus melihat tujuan dari Program Koperasi Merah Putih itu sendiri. Apakah yang dibutuhkan hanya kedisiplinan dan ketahanan mental, atau justru kemampuan mengelola organisasi dan koperasi. Karena itu, menurut saya pendekatan semi-militer cukup menjadi pelengkap, bukan menjadi inti dari pelatihan," ujarnya kepada Humas UMY, Rabu (1/7).

Also Read

Kajian Masjid IC UAD, Busyro Muqoddas Mengenalkan Istilah NKKRI. Apa Itu?

Aulia menjelaskan, tujuan utama pemberdayaan koperasi seharusnya berfokus pada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional. Keterampilan yang dibutuhkan tidak berkaitan langsung dengan latihan fisik, melainkan kemampuan administrasi, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga membangun jejaring dan partisipasi anggota.

"Dalam perspektif kebijakan publik, pengurus koperasi harus memahami tata kelola organisasi, administrasi, dan keuangan yang baik. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan membangun komunikasi yang efektif agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Semakin tinggi partisipasi anggota, semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang," jelasnya.

Lebih lanjut, Aulia menilai insiden yang menewaskan lima peserta harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Menurutnya, keselamatan peserta merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam setiap implementasi kebijakan publik, terlebih pada program berskala nasional.

Also Read

Tim PPM PBI UAD Optimalkan Kemampuan Guru di SMP Muh. 1 dan 10 Yogya

"Korban jiwa ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ucapan belasungkawa tentu tidak akan pernah menggantikan nyawa yang hilang. Saya sangat menghormati institusi militer, tetapi dalam konteks pelatihan koperasi saya belum melihat alasan yang cukup kuat mengapa pendekatan semi-militer harus menjadi pilihan utama. Yang jauh lebih dibutuhkan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki keluaran nyata bagi pengelolaan koperasi," tegasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif berbasis data terhadap pelaksanaan pelatihan Koperasi Merah Putih. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan, meminimalkan risiko di lapangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program.

"Pelaksanaan program ini perlu dibenahi secara komprehensif. Evaluasi harus berbasis data sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan benar-benar tercapai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan evaluasi yang matang, pelatihan dapat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan pengurus koperasi, serta tetap mengutamakan keselamatan peserta sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program ini juga dapat terjaga," pungkas Aulia.

Also Read

Mahasiswa MM UAD Adakan Prodamat