BANTUL – Untuk memperingati tahun baru hijriyah, Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (IC UAD) mengadakan tabligh akbar bertema “Memaknai Tahun Baru Hijriyah di Masa Pandemi Covid-19”, Senin (9/8) sore. Kegiatan ini diisi Ustadz Dr. H. Busyro Muqoddas, M. Hum., Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tabligh akbar diawali sambutan Ketua Takmir Masjid IC UAD, Dr. KH. Nur Kholis, S.Ag., M.Ag. Sebanyak 100 nama bergabung melalui teleconference zoom, sebagian lain mengikuti melalui live streaming YouTube.

Busyro membuka materi dengan menyampaikan betapa menariknya istilah “memaknai” yang ada di dalam tema. Memahami “makna” lebih penting daripada mengetahui “arti”. Tema tersebut mengilhaminya menyusun materi berjudul “Memaknai Tahun Baru Hijriyah 1443: Berdzikir Berpikir untuk Percepatan Aksi Amaliyah dan Insaniyah”.

“Ciri ulil albab itu tidak hanya berpikir, tetapi juga berdzikir, dzikrullah,” terangnya. Setiap manusia diciptakan Allah SWT dengan dua kemampuan yakni berdzikir dan berpikir.

Sebagai muslim, dalam pergantian tahun diingatkan terus bermuhasabah melihat dosa yang dilakukan, koreksi, dan bagaimana memperbaiki, termasuk dosa sosial, dosa kolektif, maupun dosa politik. Dosa terakhir ini terkait penyelenggaraan kekuasaan khususnya kekuasaan negara. Ini menjadi salah satu yang perlu ditilik untuk mengevaluasi diri dan bangsa ini.

Melalui proses evaluasi, Busyro yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007-2011 menyampaikan bahwa kampus UAD dan kampus lain dapat melakukan refleksi dan melihat langkah yang mesti diambil untuk berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan negara. Karena kampus itu pusat pencerdasan kemanusiaan.

Kampus bukan hanya pabrik sarjana, apalagi sarjana transaksional yang hanya memanfaatkan pengetahuan untuk mencari keuntungan finansial. Busyro mengingatkan, harta yang diberikan bisa jadi memang banyak, tapi sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah SWT. Kampus harus hadir untuk membangun peradaban manusia yang memiliki iman dan ilmu yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat.

Busyro menyampaikan, 86  persen koruptor di Indonesia bergelar sarjana dan magister, bahkan ada yang profesor. Itu terjadi di berbagai sektor, mulai dari percetakan, peternakan, pertanian, dan sebagainya.

“Maksiat di negara ini lengkap dan komplit,” serunya.

Data-data mengenai korupsi tersebut sangat mudah ditemukan dan dijadikan bahan riset bagi para akademisi. Tidak perlu sulit-sulit mencari sampai luar negeri.

Korupsi yang sudah lumrah seperti demokrasi transaksional saat pemilu menjadi salah satu sorotan Busyro. Dampak demokrasi transaksional antara lain terbentuknya kekuasaan berbasis suap (bukan karena kecerdasan atau kejujuran) dan terancamnya masa depan generasi muda.

Nafsu-nafsu berlebihan seperti itulah, menurut Busyro, telah menggeser makna NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang merupakan cita-cita ideal bangsa Indonesia menjadi NKKRI (Negara Kesatuan Koruptor Radikal Indonesia). Istilah “radikal” yang umumnya diidentikkan dengan gerakan ekstrem Islam, lebih tepat digunakan dalam singkatan tersebut.

Ia menyayangkan cara berpolitik kotor yang digunakan dengan memakai Pancasila sebagai alat menyingkirkan musuh-musuh politik. Antara lain dengan menyempitkan makna Pancasila, seperti terjadi pada tes wawasan kebangsaan kepada para pegawai KPK beberapa saat lalu.

Tidak jarang juga, ideologi Pancasila diplintir seolah-olah terpisah dari nilai-nilai Islam. “Padahal Pancasila itu nilai-nilainya kompatibel dengan islam,” jelasnya.

Menurut Busyro, pergantian tahun hijriyah ini berdekatan dengan momentum hari kemerdekaan hendaknya menjadi pengingat untuk tergerak memperbaiki kondisi dengan memerdekakan diri dan masyarakat dari nafsu berlebihan. Ia mendorong institusi-institusi pendidikan lebih menggalakkan riset yang mampu membedah kondisi kemanusiaan hingga nantinya menumbuhkan solusi-solusi yang lebih baik untuk perbaikan. (*)

Wartawan: Ahimsa
Editor: Heru Prasetya