Pecah Kongsi Kepala Daerah di Sidoarjo dan Jember, Akademisi UMY: Bagian dari Dinamika Kekuasaan

Yogyakarta - Fenomena “pecah kongsi” antara bupati dan wakil bupati kembali mencuat di sejumlah daerah. Hal ini terlihat dari langkah Wakil Bupati Jember dan Sidoarjo yang melaporkan atasannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan mutasi ASN sepihak serta pembentukan tim kerja baru yang dinilai tumpang tindih.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai konflik tersebut bukanlah hal baru dalam politik daerah. Menurutnya, perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya merupakan fenomena yang wajar, meskipun tidak selalu terekspos secara terbuka.

“Ini hal yang biasa. Namanya ketidakcocokan antara bupati dan wakil bupati selama menjabat,” ujar Ridho saat diwawancarai di Student Dormitory UMY, Rabu (24/9).

Also Read

UAD YOGYAKARTA MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK DENGAN MEDIA

Ridho menambahkan, akar persoalan biasanya berawal dari proses pencalonan yang tidak didasarkan pada kecocokan personal, melainkan lebih pada keputusan partai politik atau kepentingan pusat. Akibatnya, hubungan yang seharusnya berjalan harmonis sebagai “dwitunggal” justru dipenuhi miskoordinasi.

Salah satu faktor pemicu utama, lanjutnya, adalah pembagian kewenangan yang tidak seimbang. Bupati sering kali mengambil alih seluruh kendali pemerintahan, sementara wakilnya hanya diberi peran terbatas sebagai koordinator di dinas-dinas yang dianggap kurang strategis.

“Ada bupati yang mau take over semua. Wakilnya akhirnya merasa tidak punya pekerjaan atau peran yang berarti,” jelas Ridho.

Also Read

UAD Tingkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik sebagai Konselor Berhenti Merokok

Fenomena serupa, menurutnya, juga pernah terjadi di daerah lain, seperti konflik antara Wakil Gubernur Lampung periode 2019–2023 dan kasus Lucky Hakim, Wakil Bupati Indramayu 2021–2024, yang memilih mundur karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ketika ditanya soal solusi, Ridho menilai konflik semacam ini sulit dihindari karena merupakan bagian dari dinamika kekuasaan. Ia mencontohkan ketegangan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di akhir masa jabatan mereka.

“Setiap kekuasaan selalu punya potensi konflik. Di situlah kepemimpinan seseorang diuji,” tegasnya.

Also Read

Sambut Tantangan Dikti, FAI UAD Luncurkan Program Fast Track

Meski begitu, ia menyoroti pentingnya pemilihan pasangan yang tepat sejak awal. Ia menyinggung strategi Presiden Joko Widodo di periode kedua yang dinilai memilih wakil dengan risiko kecil untuk melawan. Namun, Ridho mengingatkan bahwa kecocokan di awal tidak menjamin keharmonisan di tengah jalan.

“Pada akhirnya, bagaimana konflik itu muncul, apakah diam-diam atau secara frontal seperti di Jember dan Sidoarjo, tergantung gaya masing-masing pihak dalam menghadapi dinamika politik,” pungkasnya. (FU)