UMY Himpun Aspirasi PTS DIY, Dorong Kebijakan Pendidikan Tinggi Lebih Berpiha

YOGYAKARTA — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang mempertemukan pimpinan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati. Forum yang berlangsung di Ruang Sidang Komisi, Gedung AR Fachruddin A Lantai 5 UMY, Senin (6/7), menjadi ruang dialog untuk menghimpun aspirasi PTS terkait berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi swasta.

Agenda ini dihadiri perwakilan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), serta para dekan di lingkungan UMY. Sejumlah isu strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari penurunan jumlah mahasiswa, skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), hingga berbagai regulasi yang dinilai semakin membebani operasional perguruan tinggi swasta.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan inisiatif UMY untuk mengonsolidasikan berbagai persoalan yang dihadapi PTS sehingga dapat disampaikan langsung kepada pemerintah melalui Komisi X DPR RI.

Also Read

PPM UAD di Lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah: E-Office Solusi di Masa Pandemi

"UMY menginisiasi forum ini dengan mengundang beberapa PTS besar di DIY yang mengalami persoalan yang sama. Kami ingin menyampaikan kondisi riil perguruan tinggi swasta agar pemerintah memahami tantangan yang sedang kami hadapi," ujarnya.

Menurut Zuly, masukan dari forum ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam merumuskan kebijakan yang lebih selaras dengan kondisi nyata perguruan tinggi swasta.

"Kemdiktisaintek perlu mengetahui bahwa kondisi PTS saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru semakin membebani perguruan tinggi swasta," katanya.

Also Read

Kolaborasi dengan Polda DIY, UMY Lakukan Vaksinasi Dosis Pertama untuk 2.000 Mahasiswa

Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk mendorong penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, kebijakan tersebut belum diimbangi dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

"PTS didorong menerima mahasiswa dari wilayah 3T sebagai bagian dari IKU, tetapi tidak disertai dukungan pendanaan. Jika setiap program studi diwajibkan menerima mahasiswa tersebut tanpa bantuan negara, tentu akan menjadi beban finansial yang besar bagi kampus," jelasnya.

Selain itu, tuntutan untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional juga dinilai belum dibarengi dukungan anggaran yang memadai.

Also Read

Inilah Ungkapan Hati Nur Arisah, Ibunda Mumtazi Penerima Beasiswa UMY dan Lazismu

"Kampus dituntut mengikuti berbagai pemeringkatan dan proses akreditasi, tetapi sebagian besar pembiayaannya masih harus ditanggung sendiri. Tuntutannya tinggi, sementara kontribusi negara terhadap pembiayaannya belum seimbang," imbuhnya.

Zuly juga menyoroti skema pembiayaan KIP-K yang dinilai belum mampu menutup biaya pendidikan di banyak perguruan tinggi swasta. Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan KIP-K saat ini sekitar Rp4,5 juta per mahasiswa, sementara rata-rata biaya pendidikan di UMY berada di atas nominal tersebut.

"Artinya, selisih biaya harus ditanggung oleh kampus karena mahasiswa penerima KIP-K tidak diperbolehkan dikenai pungutan tambahan. Kondisi ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi perguruan tinggi swasta," ungkapnya.

Also Read

Persmaporos.com UAD Masuk Nominasi KASAD Award 2023

Ia menilai kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam forum tersebut menjadi momentum penting agar berbagai aspirasi PTS dapat dibawa ke tingkat pembahasan kebijakan nasional.

"Komisi X memiliki fungsi pengawasan di bidang pendidikan. Harapannya, berbagai persoalan yang kami sampaikan dapat dibahas bersama pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada perguruan tinggi swasta," ujarnya.

Zuly pun optimistis berbagai usulan yang disampaikan memiliki peluang besar untuk diakomodasi, terutama karena berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun anggaran berikutnya.

Also Read

Ma`had Al Imam Malik UMP Dalami Syariat Islam Melalui Bahasa Arab

"Saya optimistis sekitar 90 persen usulan ini dapat direalisasikan. Banyak hal yang masih bisa disesuaikan untuk tahun 2027 apabila ada keberanian dari pemerintah melakukan perbaikan kebijakan," pungkasnya.

Melalui forum tersebut, UMY berharap lahir rekomendasi bersama dari perguruan tinggi swasta di DIY sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkuat daya saing perguruan tinggi swasta di Indonesia.