Muhammadiyah Tegaskan Netralitas Politik, Peran Anggota Dinilai Dinamis

YOGYA - Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi dakwah yang netral dari kepentingan politik praktis maupun partai tertentu. Konsistensi ini dinilai penting untuk menjaga peran Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society yang menghadirkan nilai-nilai Islam moderat, humanis, dan berkemajuan di tengah dinamika sosial-politik nasional.

Penegasan tersebut disampaikan oleh pengamat politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., dalam paparannya mengenai peran Muhammadiyah dalam konteks politik kontemporer Indonesia. Menurutnya, meskipun memiliki pengaruh besar secara struktural dan kultural, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah tetap memilih untuk tidak terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan politik.

“Muhammadiyah tetap teguh sebagai gerakan dakwah. Kadernya boleh berkiprah di ranah politik selama sejalan dengan visi dakwah dan konstitusi,” ujar Zuly, Selasa (04/11).

Also Read

METODE TARBIYAH DAN TASFIYAH MAMPU CIPTAKAN 6 NILAI KARAKTER ANAK DIDIK

Dalam pemaparannya, Zuly menguraikan bahwa Muhammadiyah memiliki pengaruh yang luas di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan, baik di tingkat nasional maupun global. Hingga saat ini, Muhammadiyah mengelola 19.915 sekolah, 176 universitas, 457 rumah sakit dan klinik, serta ribuan lembaga sosial di berbagai wilayah Indonesia, dengan total aset mencapai lebih dari 21 juta meter persegi.

Meski demikian, hasil survei Denny JA tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 5,9 persen umat Islam Indonesia yang mengaku berafiliasi langsung dengan Muhammadiyah, dari total sekitar 25 juta anggota aktif.

Zuly menjelaskan bahwa netralitas politik Muhammadiyah bukanlah hal baru, melainkan hasil reformasi internal yang telah berlangsung sejak kepemimpinan Prof. Dr. Haedar Nashir. Namun, hubungan Muhammadiyah dengan dunia politik tetap bersifat dinamis, tergantung pada konteks kepemimpinan dan situasi nasional.

Also Read

Dosen UAD Adakan Pelatihan Biopreneurship bagi Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Mergangsan

“Relasi Muhammadiyah dengan politik selalu berubah mengikuti kepemimpinan dan keadaan. Namun garis besarnya tetap: organisasi tidak boleh dijadikan instrumen politik praktis,” tegasnya.

Dalam sejarahnya, kedekatan Muhammadiyah dengan kekuatan politik memang pernah terjadi. Pada masa Din Syamsuddin, hubungan terjalin dengan Partai Golkar, sementara di era Amien Rais, lahir Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai wadah ekspresi politik kader Muhammadiyah. Pada masa Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah lebih menonjol di ranah kultural dan intelektual, melalui gerakan seperti Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan Maarif Institute.

Menjelang Pemilu 2024, Zuly mencatat adanya keragaman dukungan politik di kalangan warga Muhammadiyah. Sebagian anggota cenderung mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, karena latar belakang Anies sebagai figur muslim modernis dan aktivis kampus Islam. Namun, kandidat lain seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo juga memiliki kedekatan personal dan historis dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Also Read

UNISA Gelar Lomba Poster dan Video untuk Pelajar SMA/SMK

“Masing-masing calon punya hubungan emosional dengan Muhammadiyah. Jadi sulit menentukan kecenderungan tunggal. Justru keragaman pilihan ini menandakan demokrasi di Muhammadiyah semakin dewasa,” jelas Zuly.

Pasca pemilu, Zuly menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap menjalankan fungsinya sebagai organisasi dakwah dan moral force yang mengawal kebijakan pemerintah secara kritis, konstitusional, dan konstruktif.

“Netralitas politik Muhammadiyah bukan berarti pasif atau apatis. Kami tetap bersikap kritis dan rasional terhadap kebijakan negara, selama itu menyangkut keadilan dan kepentingan umat,” pungkasnya. (ID)

Also Read

Ismail Basbeth Turut Hadir di Mataf dan Beri Motivasi pada Ribuan Mahasiswa Baru UMY