Kampus Berdampak, Dosen UMMAD Jadi Narasumber Forum Konsultasi Publik Dinsos Magetan

MAGETAN — Komitmen kampus berdampak kembali ditunjukkan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD). Dua dosennya didapuk menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Jawa Timur, hari Jumat (13/2).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Peduli Dinas Sosial Kabupaten Magetan tersebut membahas review Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sosial. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik berbasis partisipasi masyarakat.

Dua dosen UMMAD yang hadir sebagai narasumber, yakni Latutik Mukhlisin, M.I.Kom dan Wariyatun, M.AAPD. Peserta FKP berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, di antaranya organisasi disabilitas, kepemudaan, pendamping PKH, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dispenduk, Bappeda, dan Satpol PP Kabupaten Magetan.

Also Read

PEDULI POTENSI ANAK, ALUMNI IK UMY ADAKAN LITERASI BACA DAN MENULIS

Latutik menjelaskan, UMMAD diundang untuk memberikan masukan akademik terhadap rancangan SP dan SOP pelayanan sosial yang tengah disusun Dinas Sosial Magetan.

Kegiatan diawali dengan paparan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto, M.Ap., yang memaparkan program nasional dari Kementerian Sosial serta sejumlah inovasi daerah. Secara garis besar, program Dinsos Magetan terbagi dalam tiga bidang utama, yakni perlindungan dan jaminan sosial (termasuk kesehatan dan pendidikan), pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi sosial.

“Program kerja Dinsos sudah berjalan sangat baik. Programnya berbasis data, terukur, dan telah melalui monitoring serta evaluasi,” ujar Latutik yang juga Kaprodi Ilmu Komunikasi UMMAD.

Also Read

Dosen UAD Berikan Pendampingan pada UMK untuk Peroleh Ikrar Halal

Ia menambahkan, FKP menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan sosial yang perlu ditindaklanjuti.

“FKP ini menjadi tempat curahan hati dan penyampaian usulan, misalnya terkait bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, atau warga yang merasa nyaman menerima bantuan sehingga enggan masuk tahap graduasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wariyatun menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan wajib melalui konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan masyarakat sipil sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Also Read

Dua Mahasiswa PBI UAD akan Cicipi Kuliah di Malaysia

Dalam pemaparannya, dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMMAD tersebut menyoroti pentingnya indikator pemberdayaan dalam kebijakan publik, seperti akses, partisipasi, monitoring, dan kontrol.

“Saya memaparkan indikator-indikator pemberdayaan dalam kebijakan publik yang dilaksanakan oleh dinas sosial, mulai dari akses hingga mekanisme kontrol masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Sosial Kabupaten Magetan juga meresmikan program Jembatan Massal (Jemput Bola Layanan Rentan Masalah Sosial) sebagai inovasi pelayanan bagi kelompok rentan.

Also Read

Tim UMY Ciptakan Kaos Ajaib Pelancar ASI

Kehadiran dosen UMMAD dalam forum tersebut menjadi bukti peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat.