Muhammadiyah Jadi Model Diplomasi Kemanusiaan dalam Krisis Rohingya

YOGYAKARTA — Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya menjadi bukti pentingnya peran aktor non-negara dalam penyelesaian konflik global. Organisasi berbasis agama atau faith-based organization dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun perdamaian melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan.

Pandangan tersebut disampaikan Husni Amriyanto Putra dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Politik Islam–Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (12/5). Dalam disertasinya, Husni menyoroti peran Muhammadiyah dalam penanganan krisis Rohingya sebagai bentuk diplomasi perdamaian alternatif di tingkat global.

Husni menemukan adanya perbedaan strategi antara Pemerintah Indonesia dan Muhammadiyah dalam merespons konflik Rohingya. Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan pendekatan non-megaphone diplomacy, yakni diplomasi formal yang tidak konfrontatif terhadap Myanmar.

Also Read

UAD dan Universiti Malaysia Terengganu Selenggarakan Summer Course

Sementara itu, Muhammadiyah melalui sejumlah tokohnya mendorong sikap yang lebih tegas. Meski demikian, secara kelembagaan Muhammadiyah tetap bersinergi dengan pemerintah melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Menurut Husni, Muhammadiyah lebih menekankan pendekatan track-two diplomacy, yaitu jalur diplomasi nonformal yang bertumpu pada relasi sosial dan kemanusiaan tanpa tekanan politik secara langsung.

Dalam praktiknya, Muhammadiyah memilih fokus pada peace-building atau pembangunan perdamaian, dibandingkan peace-making yang lebih berorientasi pada perundingan politik.

Also Read

UAD dan MCCC DIY Gagas Program UAD Peduli: Oksigen untuk Kemanusiaan

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui aksi nyata yang dilakukan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), LAZISMU, dan Muhammadiyah Aid. Berbagai layanan kesehatan, distribusi pangan, hingga bantuan langsung kepada para pengungsi menjadi bagian dari upaya kemanusiaan yang dijalankan.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan mendirikan pasar dan sekolah di kawasan pengungsian Banglades dan Rakhine State, Myanmar.

Husni menilai Muhammadiyah turut berperan sebagai rujukan moral dengan menjadi jembatan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal di Aceh. Langkah tersebut dinilai mampu meredam resistensi sosial serta disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Also Read

Tim PPM PBI UAD Optimalkan Kemampuan Guru di SMP Muh. 1 dan 10 Yogya

“Muhammadiyah tidak menggunakan megaphone diplomacy, melainkan kegiatan kemanusiaan yang senyap, tetapi manfaatnya terasa nyata,” ujar Husni di hadapan dewan penguji.

Meski memiliki legitimasi kuat dalam gerakan kemanusiaan, Husni juga menyoroti tantangan internal dalam tata kelola bantuan Muhammadiyah. Ia menilai penguatan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam penggalangan dana dan distribusi bantuan.

“Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan konflik dan bantuan kemanusiaan berjalan lebih terintegrasi,” tambahnya.

Also Read

MCCC dan UMMAD Gelar Vaksinasi Lintas Agama

Husni menegaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam isu Rohingya merupakan implementasi nyata nilai Islam yang menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip utama.

“Membantu Rohingya bukan semata-mata karena mereka Muslim, tetapi karena ini adalah persoalan kemanusiaan universal,” tegasnya.

Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.

Also Read

Sambut Tantangan Dikti, FAI UAD Luncurkan Program Fast Track