Digital Divide di Indonesia: Infrastruktur Ada, Akses Belum Merata

Yogyakarta - Perkembangan teknologi digital di Indonesia memang pesat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Kesenjangan digital atau digital divide masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program digitalisasi dan pembangunan infrastruktur, persoalan akses tetap menjadi kendala utama.

Hal ini disampaikan oleh dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Helen Dian Fridayani, S.IP., M.IP., Ph.D. Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital yang digencarkan sejak era Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kalau bicara soal kesenjangan digital, ini bukan isu baru. Infrastruktur memang ada, tapi aksesnya masih terbatas. Misalnya di beberapa daerah di Sulawesi atau Papua, BTS (Base Transceiver Station) sudah dibangun, tetapi tidak bisa diakses karena lokasi desa terpisah dengan pulau lain,” ujar Helen dalam wawancara, Selasa (16/9).

Also Read

UMY Kembali Gelar Vaksinasi untuk Civitas

Ia menambahkan, keberadaan perangkat digital maupun aplikasi pemerintah tidak serta-merta membuat masyarakat bisa terhubung dengan baik. Masalah utama justru terletak pada distribusi akses yang tidak merata.

Kesenjangan digital ini berdampak langsung pada komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Di kota besar, publik lebih mudah menemukan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi melalui media sosial maupun platform digital. Sebaliknya, di wilayah terpencil, keterbatasan akses membuat masyarakat hanya mengandalkan informasi dari pejabat yang datang ke lapangan.

“Di pusat kota, kegagalan pemerintah memahami publik cepat terbaca karena semua orang punya akses ke media sosial atau website resmi. Tapi di remote area, masyarakat cenderung lebih percaya pada pemerintah karena informasi yang mereka dapat terbatas,” jelasnya.

Also Read

Perlukah Modal Uang untuk Memulai Bisnis?

Perbedaan akses ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kerap berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Karena itu, digital divide bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut demokrasi dan partisipasi politik.

Selain itu, kesenjangan digital memperlambat penyebaran informasi dan meningkatkan risiko hoaks. Jika masyarakat kota rentan pada banjir informasi, maka masyarakat desa menghadapi masalah literasi digital yang rendah sehingga lebih sulit menyaring informasi.

Helen menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi memperbaiki distribusi akses digital. Pemerintah, melalui kementerian terkait, harus mampu membedakan kebutuhan tiap wilayah.

Also Read

PG PAUD UAD dan PWA DIY Selenggarakan Pelatihan Bagi Orangtua Anak Usia Dini

“Tidak semua daerah membutuhkan BTS baru. Ada daerah yang lebih membutuhkan penguatan akses dan distribusi layanan digital,” tegasnya.

Lebih lanjut, Helen juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjembatani kesenjangan digital. Ia menyebut UMY telah memberikan kontribusi nyata, di antaranya melalui penelitian, rekomendasi kebijakan, dan inovasi produk akademik.

“Peran UMY jelas, pertama memberi rekomendasi kepada pemerintah. Di ilmu pemerintahan, mahasiswa sering diminta membuat policy brief dari persoalan di daerah terpencil, sehingga bisa menjadi masukan untuk kebijakan publik. Selain itu, beberapa inovasi produk akademik juga sudah dikembangkan, seperti policy analysis yang digagas Prof. Arin,” ungkapnya.

Also Read

Pakar Pragmatics PBI UAD Bahas Parenting and Parenting Language

Dengan upaya tersebut, Helen berharap pemerintah dapat lebih cermat membaca kebutuhan tiap daerah, sehingga pemerataan akses digital benar-benar bisa diwujudkan. (NF)