Regulasi Medsos Harus Lindungi Data, Bukan Batasi Akun

Yogyakarta - Wacana pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial dengan skema satu orang hanya boleh memiliki satu akun menuai perdebatan publik. Kebijakan ini disebut-sebut bertujuan mempermudah pengawasan ruang digital sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan identitas. Namun, ide tersebut menimbulkan kekhawatiran karena menyentuh langsung hak berekspresi masyarakat di dunia maya. Bagi sebagian orang, media sosial bukan sekadar ruang hiburan, melainkan wadah untuk menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga membangun jejaring sosial yang lebih luas.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Muria Endah Sokowati, S.IP., M.S., menilai wacana tersebut memiliki implikasi serius terhadap kebebasan digital. Ia menjelaskan bahwa identitas di dunia maya tidak selalu sama dengan identitas di dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa tampil dengan berbagai peran sesuai konteks, dan hal serupa juga berlaku di ruang virtual.

“Dalam realitas dunia virtual, kita bisa memiliki banyak identitas. Bahkan dalam kehidupan nyata pun seseorang bisa berperan berbeda sesuai lingkungannya. Apalagi di media sosial, satu orang bisa saja memiliki akun khusus untuk isu tertentu, sementara hal lain disampaikan melalui akun yang berbeda,” terang Muria saat ditemui di Gedung Pascasarjana UMY, Rabu (1/10).

Also Read

PESAN TAKWA AWALI FAMILY GATHERING UNISA 2018

Menurut Muria, kepemilikan lebih dari satu akun bukanlah hal yang merugikan. Justru, hal ini kerap membuat menjadi strategi komunikasi warga untuk menyalurkan ekspresi secara lebih aman. Dengan memiliki beberapa akun, individu dapat mengatur pesan, menyesuaikan audiens, serta memilah topik yang ingin dibicarakan dalam ruang yang berbeda.

Ia menilai, wacana pembatasan akun media sosial tidak bisa dilepaskan dari motif pengendalian informasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan rasa aman masyarakat saat berekspresi di dunia maya.

“Kalau tujuannya supaya lebih mudah dikontrol, berarti memang ada suara-suara yang dianggap mengancam. Itu membuat masyarakat merasa diawasi. Walaupun regulasi ini belum diterapkan, wacananya saja sudah membuat orang lebih berhati-hati,” katanya.

Also Read

PBI UAD Lolos Seleksi Jadi Penyelenggara KMMI

Meski begitu, Muria tidak menolak sepenuhnya gagasan adanya regulasi digital. Menurutnya, regulasi tetap diperlukan, tetapi harus berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan sekadar pembatasan. Ia menegaskan, isu perlindungan data pribadi jauh lebih mendesak untuk menjadi prioritas kebijakan pemerintah.

“Kalau memang ingin membuat regulasi, mestinya diarahkan untuk melindungi kepentingan warga. Misalnya keamanan data dan privasi. Itu justru yang lebih penting, apalagi data masyarakat sangat rentan dimanfaatkan pihak luar,” jelasnya.

Muria mencontohkan kasus kebocoran data, praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga jual-beli informasi pribadi yang merugikan masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah ingin mengontrol ruang digital, sebaiknya dilakukan untuk tujuan perlindungan, bukan pembatasan.

Also Read

UMY Selenggarakan ICoSI untuk Kelima Kali

“Daripada membatasi akun, lebih baik pemerintah fokus pada perlindungan data. Banyak kasus kebocoran data, pinjol ilegal, sampai jual-beli data yang jelas-jelas merugikan rakyat. Hal-hal semacam itu seharusnya diprioritaskan,” ujarnya.

Menutup pandangannya, Muria menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan digital. Demokrasi, kata dia, membutuhkan ruang partisipasi yang sehat, bukan pengawasan yang represif.

“Sementara itu, masyarakat juga harus bijak, tidak selalu tunduk pada kebijakan yang membatasi. Gunakan media sosial secara cerdas untuk berpartisipasi dalam isu-isu publik. Aktivisme digital itu penting, karena di era sekarang berlaku prinsip no viral, no justice . Jika dilakukan bersama-sama, masyarakat tetap bisa bersuara sekaligus menjaga ruang demokrasi,” pungkasnya. (NF)

Also Read

Dosen UAD Berikan Pendampingan pada UMK untuk Peroleh Ikrar Halal