Pakar UMY: Meritokrasi di TNI Harus Selaras dengan Nilai Ideologi Kerakyatan dan Loyalitas Militer

Yogyakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam kepemimpinan militer dinilai sebagai langkah progresif. Gagasan tersebut menekankan pentingnya profesionalisme dan kinerja sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia di tubuh TNI.

Namun, Dr. Isnaini Mualidin, S.IP., MPA, pakar kelembagaan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menilai bahwa penerapan meritokrasi di lingkungan militer tidak bisa dilakukan secara identik dengan birokrasi sipil.

“Meritokrasi adalah sistem pengelolaan SDM berbasis kinerja, kompetensi, dan prestasi. Dalam birokrasi sipil, sistem ini ideal karena menumbuhkan profesionalisme objektif tanpa intervensi politik. Namun di militer, penerapannya tidak bisa sama persis karena struktur komando dan hierarki yang ketat,” jelas Isnaini, Selasa (7/10) di Ruang Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UMY.

Also Read

Generasi Muda, Jadilah Relawan Berkeahlian

Menurut Isnaini, meritokrasi dalam militer bersifat terbatas dan harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar seperti loyalitas, kepatuhan terhadap komando, dan ideologi kerakyatan yang menjadi ruh TNI. Profesionalisme militer, lanjutnya, tidak semata diukur dari kinerja administratif, tetapi juga dari integritas moral dan kesetiaan terhadap nilai-nilai ideologis bangsa.

Ia juga menilai bahwa transisi menuju sistem meritokrasi di tubuh TNI bukan hal mudah. Gagasan Presiden Prabowo memang ideal secara konseptual, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial-politik Indonesia yang masih bercorak postkolonial dan dipengaruhi oleh budaya patron-client.

“Dalam praktiknya, politik kedekatan masih kerap memengaruhi promosi jabatan di lingkungan TNI. Selama sistem ini masih berorientasi pada loyalitas personal dan politik, meritokrasi sulit berjalan murni,” ungkap Isnaini.

Also Read

PPM UAD Wujudkan Guru Memesona Abad 21

Meski demikian, Isnaini menegaskan bahwa penerapan meritokrasi tetap diperlukan untuk memperkuat profesionalisme TNI. Hanya saja, sistem tersebut harus dijalankan secara transparan, konsisten, dan sesuai jenjang agar tidak menimbulkan ketegangan internal.

“Jika meritokrasi ingin diterapkan, prosesnya harus transparan dan berjenjang. Jangan sampai ada loncatan karier yang tidak sesuai struktur, karena bisa menurunkan kepercayaan terhadap sistem komando,” tegasnya.

Isnaini juga menekankan bahwa profesionalisme dalam militer Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ideologi kerakyatan yang telah menjadi jati diri TNI. Hubungan erat dengan rakyat adalah sumber kekuatan utama, sehingga meritokrasi tidak boleh mengikis nilai-nilai tersebut.

Also Read

Inisiasi Sekolah Kedamaian, Dosen UAD Dampingi SMK Muhammadiyah 2 Ngawi

“TNI harus tetap menjaga kedekatannya dengan rakyat. Meritokrasi bukan hanya soal kinerja dan prestasi, tapi juga soal sejauh mana prajurit dan pemimpin militer menjaga semangat kerakyatan itu,” ujarnya.

Menurutnya, bentuk meritokrasi yang ideal bagi Indonesia bukanlah sistem yang kaku seperti di negara-negara Barat, tetapi meritokrasi yang berpadu dengan nilai ideologis, loyalitas, dan tanggung jawab kolektif.

“Kita tetap membutuhkan meritokrasi, tetapi yang disesuaikan dengan karakter militer Indonesia, yakni meritokrasi yang menghargai kinerja dan kompetensi tanpa mengabaikan jenjang, senioritas, serta ideologi kerakyatan. Dengan itu, TNI bisa tetap profesional sekaligus dekat dengan rakyat,” pungkas Isnaini. (NF)

Also Read

UAD Lepas 12 Mahasiswa ke Filipina dan Thailand