Pakar Politik Lingkungan UMY Ungkap Risiko di Balik Proyek Energi Hijau

YOGYA - Pakar Politik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, M.A., menegaskan bahwa banyak agenda transisi energi yang tampak progresif justru masih beroperasi dalam logika ekstraktivisme yang sama seperti rezim sebelumnya. Alih-alih menjadi solusi krisis iklim, proyek-proyek seperti geothermal, penambangan nikel untuk baterai, hingga berbagai program energi hijau justru menambah tekanan ekologis dan memperlebar ketimpangan sosial.

Menurut David, istilah “bahaya laten hijau” tepat untuk menggambarkan bagaimana wacana keberlanjutan acap kali menjadi legitimasi baru bagi eksploitasi alam. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional dan Bedah Buku Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Kamis (20/11), di Ruang Studium General Fakultas Teknik UMY.

“Krisis ekologis bukan sekadar akibat kebijakan yang keliru, tetapi hasil langsung dari sistem produksi yang dibangun di atas ekstraksi sumber daya alam,” jelas David.

Also Read

Inilah Ungkapan Hati Nur Arisah, Ibunda Mumtazi Penerima Beasiswa UMY dan Lazismu

Ia mencontohkan sejarah tambang batu bara Sawahlunto, praktek oligarki tambang modern, hingga konsentrasi kekayaan ekstrem di mana sebagian besar dari lima puluh orang terkaya di Indonesia merupakan pelaku bisnis ekstraktif, bahkan total kekayaan mereka disebut setara dengan lima puluh juta rakyat Indonesia.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dan ketidakadilan ekonomi bukan dua isu yang terpisah, tetapi dua wajah dari model pembangunan yang sama. David menekankan bahwa ekonomi yang disebut “maju” tetapi bertumpu pada penambangan tanpa kendali bukanlah kemajuan, melainkan bentuk lain dari ekonomi destruktif yang miskin imajinasi.

“Kenyataan bahwa proyek-proyek transisi energi malah memunculkan masalah ekologis baru menunjukkan bahwa pembangunan yang dibungkus jargon hijau tetap berakar pada model kapitalisme lama,” tambahnya.

Also Read

Persmaporos.com UAD Masuk Nominasi KASAD Award 2023

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY ini juga menyoroti munculnya pertempuran wacana di berbagai ruang publik. Negara, menurutnya, sering mengorkestrasi narasi dari kalangan masyarakat sipil agar sejalan dengan kepentingan pembangunan. Sementara itu, suara-suara moral yang mengkritik eksploitasi sumber daya alam justru kerap dianggap radikal atau anti-kemajuan.

Sebagai alternatif, David menawarkan gagasan ekososialisme dan solidaritas ekologis, pendekatan yang menurutnya lebih manusiawi dan adil. Ia menegaskan bahwa ekososialisme bukan gerakan yang menolak modernitas, melainkan cara baru memandang bumi sebagai ruang hidup bersama, bukan komoditas yang dapat dieksploitasi segelintir elit.

“Kerusakan lingkungan berlangsung dua puluh empat jam tanpa henti, sementara gerakan yang melawannya tumbuh terlalu lambat. Kita membutuhkan keberanian kolektif untuk membangun imajinasi politik baru yang berpihak pada bumi dan manusia, bukan pada kekuasaan dan kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegas David. (ID)

Also Read

UAD PUBLIC HEALTH CONFERENCE KE-4 TAHUN 2018