Menuju Generasi Emas 2045, UMY Dorong Pemerintah Kendalikan Vape Lewat Revisi PP 109/2012

Yogyakarta - Rencana pemerintah Indonesia memperketat aturan, bahkan hingga kemungkinan melarang penggunaan rokok elektrik atau vape, kini menjadi sorotan publik. Isu ini semakin mencuat setelah Singapura secara tegas memberlakukan larangan total terhadap vape di negaranya.

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Awang Darumurti, S.IP., M.Si., menilai kebijakan pengendalian vape perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari agama, kajian ilmiah, hingga kemanfaatannya bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa sejak 2010, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok, yang juga berlaku bagi vape karena sama-sama mengandung nikotin serta zat adiktif lain. Selain itu, banyak jurnal kesehatan masyarakat bereputasi internasional juga menegaskan dampak buruk vape, meski riset jangka panjangnya masih berlangsung.

Also Read

Ismail Basbeth Turut Hadir di Mataf dan Beri Motivasi pada Ribuan Mahasiswa Baru UMY

“Kalau merujuk pada fatwa Majelis Tarjih, jelas vape hampir sama dengan rokok karena mengandung nikotin dan bersifat adiktif. Hasil penelitian internasional pun menunjukkan dampak buruknya, khususnya bagi generasi muda. Bahkan, jika dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045, sulit terwujud bila generasi saat ini justru terjebak dalam budaya adiktif seperti vape,” ujar Awang.

Meski mendukung langkah pemerintah, Awang menilai ada sejumlah tantangan besar dalam implementasi kebijakan larangan vape. Salah satunya adalah kelemahan regulasi di tingkat nasional. Saat ini, aturan mengenai pengendalian tembakau masih mengacu pada PP No. 109 Tahun 2012, yang belum secara eksplisit mencantumkan vape sebagai produk tembakau yang diatur.

“Tantangan pertama ada di regulasi. PP 109/2012 hanya mengatur rokok konvensional, tidak menyebut vape secara tegas. Jadi, kalau pemerintah ingin serius, revisi PP tersebut mendesak dilakukan dengan memasukkan vape sebagai zat adiktif yang harus diatur,” tegasnya.

Also Read

UAD dan UiTM Malaysia Promosikan Modern Language Olympic

Selain regulasi, tantangan lain muncul dari sisi ekonomi. Ada pihak yang menilai cukai vape mampu menambah pemasukan negara. Namun, menurut Awang, jika hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, risiko jangka panjang justru akan jauh lebih besar.

“Dalam 20–30 tahun ke depan, beban negara menanggung biaya kesehatan akibat vape bisa jauh lebih besar dibandingkan pemasukan dari cukai,” jelasnya.

Tantangan terberat, lanjut Awang, datang dari sisi budaya. Puluhan tahun perdebatan terkait rokok konvensional saja belum tuntas, sehingga munculnya vape dikhawatirkan semakin memperkeruh benturan kepentingan antara kelompok pro-industri dan kelompok pengendalian tembakau.

Also Read

UNISA Bersama TNI dan Polri Adakan Vaksinasi Covid-19 Merdeka

Awang menekankan bahwa revisi PP 109/2012 harus dibarengi dengan penguatan sosialisasi, agar kebijakan tidak berhenti pada larangan semata, melainkan benar-benar berdampak pada perubahan perilaku masyarakat.

“Kalau regulasi nasional tidak diperkuat, peredaran ilegal vape bisa semakin marak. Karena itu, pemerintah harus menegaskan aturan distribusi zat adiktif dalam PP tersebut. Sosialisasi juga penting agar masyarakat paham bahwa kebijakan ini dibuat demi kemaslahatan bersama, bukan sekadar kepentingan politik atau industri,” pungkasnya. (NF)