Inilah 5 Program Prabowo-Gibran yang Paling Sedikit Dirasakan Manfaatnya Menurut Survei PSKP UAD

YOGYAKARTA — Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengungkapkan lima program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling sedikit dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Temuan tersebut terungkap dalam laporan riset nasional bertajuk Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa yang melibatkan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menjelaskan bahwa riset tersebut menghimpun pandangan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terdidik (educated voters). Persepsi responden memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan (perceived benefit) serta ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah di mata generasi muda.

Hasil survei menunjukkan bahwa program yang bersifat sektoral, elitis, dan berbiaya tinggi cenderung dinilai kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program-program tersebut menempati posisi terbawah dalam penilaian kebermanfaatan yang dirasakan responden.

Also Read

Tim PPM PBI UAD Gamifikasi Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Muhdasa

Komponen Cadangan (Komcad) TNI menempati posisi terbawah dengan perolehan 9,78 persen atau dipilih oleh 81 mahasiswa. Posisi berikutnya ditempati program kenaikan gaji hakim dengan 11,11 persen atau 92 mahasiswa, serta pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) dengan 12,20 persen atau 101 mahasiswa.

Dua program lainnya yang masuk dalam lima besar program dengan kebermanfaatan terendah adalah cetak sawah baru, yang dipilih oleh 15,34 persen atau 127 mahasiswa, serta pendirian SMA Unggul Garuda dengan 17,27 persen atau 143 mahasiswa.

Hilma menjelaskan, rendahnya penilaian terhadap kelima program tersebut berkaitan dengan pandangan mahasiswa bahwa peningkatan insentif aparatur hukum, penguatan pertahanan melalui Komcad, alih fungsi lahan dalam skala besar, serta pembentukan lembaga pendidikan baru yang eksklusif belum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

Also Read

D-Qalami, Permainan Edukasi Kesehatan dan Lingkungan

Menurutnya, masyarakat terdidik lebih membutuhkan peningkatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas sekolah dan perguruan tinggi yang sudah ada, serta efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebutuhan tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan proyek fisik dan kelembagaan yang berisiko memicu pemborosan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, PSKP UAD merekomendasikan penataan ulang prioritas belanja negara agar anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Pemerintah didorong untuk membekukan skema kenaikan tunjangan otomatis bagi pejabat dan mengaitkannya secara ketat dengan indikator kinerja utama. Selain itu, PSKP UAD merekomendasikan evaluasi efisiensi program Komcad serta moratorium proyek fisik baru.

Also Read

PESAN TAKWA AWALI FAMILY GATHERING UNISA 2018

PSKP UAD juga mendorong pengalihan anggaran ke program yang dinilai lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penambahan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada, perbaikan infrastruktur irigasi lokal, serta penguatan layanan dasar universal.

Melalui rekomendasi tersebut, PSKP UAD menekankan pentingnya memastikan bahwa prioritas anggaran negara berorientasi pada pemerataan manfaat, efisiensi penggunaan anggaran, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.