Guru Besar UMY: Islam Tawarkan Fondasi Etis untuk Good Governance
Smallest Font
Largest Font
YOGYAKARTA — Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga politik di berbagai negara dinilai bukan semata persoalan sistem, melainkan krisis etika dalam tata kelola kekuasaan. Dalam perspektif Islam, good governance tidak hanya bertumpu pada mekanisme administratif, tetapi pada integritas moral sebagai fondasi utama.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, saat memaparkan refleksinya tentang Islam dan etika politik dalam realitas kebangsaan global, Rabu (25/2).
Menurut Zuly, sejak awal Islam telah meletakkan prinsip tata kelola publik melalui nilai-nilai dasar seperti shiddiq (benar dan dapat dipercaya), amanah, kejujuran, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar ajaran moral individual, tetapi menjadi prasyarat dalam mengelola negara maupun institusi publik.
“Pengelolaan pemerintahan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar, jujur, dan dapat dipercaya. Siapa yang bekerja dengan benar diberi penghargaan, dan siapa yang menyimpang harus diberi sanksi. Itu fondasi keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam ajaran Islam, ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak. Ketaatan berlaku sepanjang kepemimpinan dijalankan secara adil dan selaras dengan prinsip moral.
Merujuk nilai-nilai Al-Qur’an, legitimasi kepemimpinan, kata Zuly, sangat bergantung pada komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Karena itu, good governance dalam perspektif Islam tidak hanya berbicara soal efektivitas kebijakan, tetapi juga akuntabilitas etis.
“Efektif saja tidak cukup. Tata kelola yang baik harus bermoral dan bisa dipertanggungjawabkan secara etika,” tegasnya.
Zuly melihat menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan penyelenggara negara, baik di tingkat nasional maupun global, sebagai indikator melemahnya integritas.
“Ketika pejabat publik tidak lagi dipercaya, itu tanda ada persoalan etika dalam tata kelola. Kejujuran dan amanah menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan tersebut,” katanya.
Selain integritas personal, ia juga menekankan pentingnya tabayun (klarifikasi) dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini, menurutnya, sejalan dengan praktik demokrasi deliberatif yang menekankan dialog, transparansi, dan partisipasi publik.
“Setiap kebijakan tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun selama prosesnya terbuka dan membawa lebih banyak kemaslahatan, itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam,” jelasnya.
Di tengah tantangan global seperti krisis demokrasi, polarisasi politik, hingga rendahnya legitimasi institusi publik, Zuly menegaskan bahwa etika politik Islam tetap relevan.
Islam, menurutnya, bukan hanya agama ritual, tetapi juga menawarkan kerangka moral bagi pengelolaan kehidupan bersama.
“Ketika kejujuran, keadilan, dan amanah dijalankan secara konsisten, tata kelola negara akan lebih kokoh dan dipercaya,” pungkasnya.
Melalui peneguhan etika tersebut, Islam menghadirkan pesan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi dari sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan integritas dan keberpihakan pada keadilan.
Editors Team
M. Fajrul Falaq
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
