Upaya Pengurangan Risiko Bencana dan Misi Kemanusiaan di Kancah Global Perlu Dilakukan dengan Strategi Kultural

BANTUL — Tidak hanya di Indonesia yang mengalami kawasan rentan terhadap bencana alam, namun juga di beberapa negara mengalami bencana alam dan juga negara konflik yang mengancam hak asasi manusia.

Merespon beberapa isu misi kemanusiaan di tingkat global dan peningkatan mitigasi pengurangan risiko kebencanaan, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengadakan diskusi panel yang berjudul “Strategi Internasionalisasi Muhammadiyah melalui upaya Pengurangan Risiko Bencana dan Misi Kemanusiaan Internasional” yang dilaksanakan pada hari Sabtu (1/2) di Gedung AR Fakhruddin B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Diskusi ini diawali dengan teleconference oleh Duta Besar RI untuk Libanon, Hajriyanto Y. Tohari yang membahas tentang internasionalisasi gerakan Muhammadiyah di bidang pengurangan risiko bencana dan misi kemanusiaan sesuai dengan amanat hasil muktamar ke-47 di Makassar. “Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modernis terbesar di dunia. Ikhtiar untuk internasionalisasi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, serta pengurangan risiko bencana, kemanusiaan, memiliki peluang yang lebih besar. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah dalam internasionalisasi melalui strategi kultural,” tandasnya.

Kemudian Hajriyanto juga menjelaskan strategi kultural merupakan strategi internasionalisasi gerakan Muhammadiyah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kemanusiaan dilihat dari modal teologis dan historis. “Muhammadiyah sudah memiliki modal historis, yaitu berdirinya Pusat Kesengsaraan Oemat (PKO) yang didirikan oleh KH.A. Dahlan. Ini juga menekankan bahwa PKO memiliki panggilan untuk memberikan bantuan kesengsaraan masyarakat tanpa memandang apapun. Sedangkan secara teologis, Muhammadiyah selalu menerapkan teologi Al-Maun sebagai semangat menolong, kedermawanan dan kerelawanan terhadap orang yang membutuhkan dan dilakukan secara kultural. Hal tersebut juga bisa diterapkan dalam gerakan Muhammadiyah ke kancah global. Seperti halnya, dalam konteks saat ini Muhammadiyah dengan adanya MDMC sudah selangkah lebih maju untuk penyuluhan fikih kebencanaan untuk mendorong umat Islam menyiapkan dirinya dalam melakukan mitigasi bencana agar selalu siap siaga. Dengan hal tersebut, strategi kultural internasionalisasi selain berdasarkan teologi al-ma’un juga harus didasarkan pembukaan UUD 45 alinea keempat,” paparnya lagi.

Selanjutnya Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Achsanul Habib menjelaskan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Luar Negeri tentang isu misi kemanusiaan yang dilakukan melalui diplomasi kemanusiaan. “Terkait menanggapi isu atau permasalahan misi kemanusiaan di kancah global, sesuai dengan mandat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut menjadi landasan untuk melakukan diplomasi kemanusiaan untuk menghadapi permasalahan isu kemanusiaan di berbagai negara, terutama di negara terkena bencana maupun negara konflik,” jelasnya.

Achasanul juga menjelaskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan misi kemanusiaan dalam peningkatan kerjasama multi-stakeholders. “Kami dari Kementerian Luar Negeri memiliki kebijakan domestik yang berkaitan dengan misi kemanusiaan yaitu memperkuat peraturan nasional dan nilai kemanusiaan, mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan internasional, menyuarakan diplomasi kemanusiaan serta aktif dalam misi kemanusiaan di dunia dan mendukung misi kemanusiaan oleh LSM Indonesia,” jelasnya kembali.

Hal tersebut relevan dengan yang disampaikan oleh Dr.Rahmawati Husein, Wakil Ketua MDMC.

Ia menyampaikan bahwa beberapa respon kemanusiaan internasional yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sesuai dengan misi pemerintah dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. ”Beberapa respon kemanusiaan di kancah global yang dilakukan Muhammadiyah sudah di berbagai negara diantaranya, Palestina, Filipina, Nepal, Myanmar dan Bangladesh. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga berhasil dalam penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah dengan kerjasama organisasi internasional diantaranya CRS, DFAT Australia, Won Budhism, DRI, HEKS, Solidar, dan TAF. Dalam upaya strategi internasionalisasi gerakan Muhammadiyah di bidang pengurangan risiko bencana dan misi kemanusiaan, Muhammadiyah sudah melakukan kegiatan respon kemanusiaan di kancah global. Namun, sesuai dengan tema Muktamar yang akan datang yaitu ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’ strategi ini perlu ditingkatkan,” tutup Dosen Ilmu Pemerintah UMY. (Sofia)

---

Biro Humas dan Protokol
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp. 0274 387656 ext 115 | Fax. 0274 387646 | Web. www.umy.ac.id