Dosen UMY Soroti Wacana Penghapusan Prodi: Jangan Reduksi Pendidikan Jadi Pabrik Tenaga Kerja

YOGYAKARTA — Wacana pemerintah terkait penghapusan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan menuai beragam tanggapan. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph.D., mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara hati-hati dan proporsional.

Menurutnya, evaluasi terhadap prodi memang diperlukan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Namun, ia menolak jika penghapusan prodi hanya didasarkan pada tingkat serapan lulusan di pasar kerja.

“Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi hanya menjadi pabrik tenaga kerja,” tegasnya.

Also Read

D-Qalami, Permainan Edukasi Kesehatan dan Lingkungan

Endro menilai, perguruan tinggi memiliki mandat yang lebih luas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun nalar kritis, serta menjaga nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Karena itu, pendekatan kebijakan tidak bisa semata-mata didasarkan pada logika ekonomi.

Ia menyarankan agar pemerintah memulai langkah dengan melakukan audit relevansi prodi secara menyeluruh. Hasil audit tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti melalui redesign kurikulum, penguatan profil lulusan, serta integrasi kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri serta pelaksanaan tracer study yang komprehensif juga dinilai penting untuk memastikan relevansi lulusan. Endro menegaskan, penutupan prodi seharusnya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.

Also Read

Kolaborasi dengan Polda DIY, UMY Lakukan Vaksinasi Dosis Pertama untuk 2.000 Mahasiswa

Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti memperbaiki rumah. “Jangan terburu-buru merobohkan rumah jika yang bermasalah adalah tata ruangnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Endro menekankan pentingnya pendekatan berbasis keilmuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, seperti melalui needs analysis dan environmental analysis. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan dalam dunia pendidikan harus tetap memperhatikan stabilitas sistem serta keberlanjutan pengembangan akademik.

“Jika kebijakan tidak berbasis keilmuan, justru berisiko merusak ekosistem pendidikan itu sendiri,” tambahnya.

Also Read

KAPITALISME PERDAGANGAN DAN KAPITALISME RELIGIUS

Melalui pandangannya, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif dalam menata pendidikan tinggi, sehingga tetap relevan tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental pendidikan.