Pengabaian Laporan Turis Thailand Perburuk Citra Polisi di Mata Publik

Yogyakarta - Insiden seorang turis asal Thailand yang kehilangan ponsel di Jakarta International Stadium (JIS) saat konser, lalu laporannya di kantor polisi setempat diabaikan karena oknum petugas justru asyik menonton YouTube, menuai sorotan tajam. Ironisnya, turis tersebut baru mendapat pertolongan serius setelah menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar).

Fenomena ini, di mana institusi non-penegak hukum seperti Damkar justru menunjukkan responsivitas lebih baik dibanding kepolisian, mengindikasikan adanya masalah serius dalam pelayanan publik, khususnya di tubuh kepolisian.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar pelayanan publik, Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si., dalam wawancara via WhatsApp pada Sabtu (4/10), menilai kejadian tersebut semakin memperburuk citra institusi penegak hukum dan negara di mata masyarakat, terutama bagi turis asing.

Also Read

Hafidz 22 Juz, Mumtazi Terima Beasiswa Kedokteran dari UMY dan Lazismu

“Hal ini menunjukkan bahwa citra polisi di mata publik sudah terlanjur buruk. Sangat jelas terlihat bagaimana polisi bersikap cuek terhadap hal-hal yang dianggap ‘tidak ada uangnya’. Apalagi jika menyangkut warga asing yang memiliki hambatan komunikasi,” tegas Atik.

Menurutnya, seharusnya polisi setidaknya mencatat kronologi kejadian agar turis merasa diperhatikan. Ia menyayangkan adanya anggapan di kalangan kepolisian bahwa laporan turis asing tidak lebih penting dibanding laporan warga lokal.

“Sudah banyak cerita dan laporan tentang sikap apatis polisi terhadap kasus-kasus yang menurut mereka ‘kurang bermanfaat’ untuk ditangani,” tambahnya.

Also Read

PPM UAD di Lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah: E-Office Solusi di Masa Pandemi

Atik menilai insiden ini sebagai indikasi kegagalan sistem dalam tubuh kepolisian. Ia mengaitkannya dengan teori exit dalam pelayanan publik, di mana ketidakpuasan pelanggan mendorong mereka mencari layanan alternatif.

“Masalahnya, kita mau mencari ke siapa lagi selain polisi, karena mereka memang pemegang kewenangan,” jelas Atik. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh bagi seluruh anggota kepolisian bahwa urusan kehilangan, pencurian, dan tindak kriminal lain adalah tanggung jawab mutlak polisi.

Terkait keterlibatan Damkar, Atik mengapresiasi sikap empati namun menilai secara prinsip tidak tepat bila lembaga ini mengambil peran polisi. “Kalau hanya menemani turis untuk melapor ke polisi, masih wajar. Tetapi tidak perlu sampai mengambil alih tugas kepolisian,” ujarnya. Ia menegaskan perlunya kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.

Also Read

Kajian Masjid IC UAD, Busyro Muqoddas Mengenalkan Istilah NKKRI. Apa Itu?

Untuk memperbaiki kualitas responsivitas pelayanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat dalam kerangka Reformasi Birokrasi, Atik menyarankan dua langkah mendesak. Pertama, sosialisasi yang masif hingga tingkat RT/RW mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepolisian. Kedua, penegasan internal bahwa semua urusan kehilangan, pencurian, dan sejenisnya sepenuhnya merupakan kewajiban polisi untuk ditangani, “Meskipun mungkin ada kalanya perkara itu dianggap kurang menghasilkan,” pungkasnya. (FU)