Pakar UMY: Pengawasan Emisi dan Edukasi Karbon Jadi Kunci Keberhasilan Transisi Energi

YOGYA - Indonesia mulai memasuki fase penting dalam implementasi kebijakan karbon, seiring semakin banyaknya inisiatif transisi energi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir sebagai pondasi menuju target pengurangan emisi jangka panjang.

Pakar Kebijakan Tata Kelola Perkotaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP., menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu karbon relatif baru menguat dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, langkah awal tersebut dinilai signifikan untuk mendorong sektor-sektor yang selama ini bertumpu pada energi fosil agar mulai beralih menuju energi bersih.

Menurut Eko, sektor transportasi publik merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar sehingga peralihannya menuju energi listrik adalah langkah yang logis. Namun, ia menekankan bahwa transisi energi tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal.

Also Read

UNISA Penuhi Permintaan Pengiriman Relawan dari RSUP Sardjito

“Yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti ketika transportasi listrik berkembang, persoalan karbon langsung selesai. Setelah enam atau tujuh tahun baterai harus diganti, lalu sampah itu mau dibuang ke mana? Jangan sampai solusi karbon justru menimbulkan masalah baru,” jelas Eko kepada Humas UMY, Rabu (19/11) secara daring.

Lebih lanjut, Eko menyebut bahwa tantangan utama kebijakan karbon tidak hanya berada pada regulasi atau teknis peralihan energi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat.

“Bagaimana masyarakat memahami apa itu karbon, bagaimana mereka beralih dari energi fosil ke energi listrik, itu bukan hal yang ringan. Masyarakat perlu memahami dampak lanjutan seperti sampah baterai atau perangkat berbasis listrik. Jangan hanya ikut tren tanpa tahu konsekuensinya. Kesadaran itu penting,” tegasnya.

Also Read

Tim PPM PBI UAD Gamifikasi Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Muhdasa

Di sektor industri, Eko menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum. Meskipun regulasi terkait emisi sudah cukup ketat, pelaksanaannya dinilai belum seragam. Karena itu, pengawasan berkala sangat diperlukan untuk mencegah manipulasi data emisi.

“Ada perusahaan yang dihukum maksimal, ada juga yang tidak. Padahal kalau regulasinya bagus, penegakannya harus adil. Setiap enam bulan atau setahun juga harus ada kontrol. Tanpa evaluasi, pelanggaran bisa tidak terdeteksi,” ujarnya.

Eko menegaskan bahwa edukasi publik merupakan indikator evaluasi paling krusial dalam implementasi kebijakan karbon menuju target _zero carbon_ 2060. Menurutnya, literasi masyarakat mengenai karbon masih perlu diperkuat agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi.

Also Read

UNISA MENGADAKAN WORKHSOP MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY

“Selain edukasi, pencarian dan pengembangan energi terbarukan juga menjadi kunci keberhasilan pengurangan emisi. Kalau edukasi masyarakat kuat, penegakan hukum konsisten, dan energi bersih terus dikembangkan, saya rasa tujuan sustainability dalam penanganan karbon bisa dicapai,” pungkasnya. (NF)