Pakar Pemerintahan Digital UMY Soroti Penunjukan AI Jadi Menteri di Albania
Smallest Font
Largest Font
Yogyakarta - Albania mencuri perhatian dunia setelah menunjuk Diella, kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence /AI), sebagai Menteri Pengadaan. Nama Diella, yang dalam bahasa Albania berarti “matahari”, dipilih untuk menandai era baru tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Langkah ini ditempuh Perdana Menteri Albania sebagai bagian dari ambisi besar memasukkan negaranya ke Uni Eropa pada 2030. Namun jalan menuju keanggotaan itu tidaklah sederhana. Albania masih dibayangi citra sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi, praktik money laundering yang masif, hingga pengaruh kelompok kriminal. Digitalisasi birokrasi, termasuk melalui kehadiran Diella, diharapkan menjadi solusi atas persoalan tersebut.
Menurut pakar pemerintahan digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dewi Sekar Kencono, S.IP., M.Si., penunjukan AI sebagai menteri memang merupakan terobosan, tetapi sekaligus menyisakan banyak pertanyaan.
“Yang utama justru who’s the man behind? Siapa tim yang mengendalikan algoritma dan memasukkan data ke Diella? Tanpa manusia, AI tidak bisa bekerja,” ujarnya saat ditemui di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Kamis (25/9).
Albania sendiri tidak serta-merta langsung mengangkat Diella. Sebelumnya, pemerintah sudah menguji online assistant 1.0 dan 2.0 sebagai eksperimen. Baru pada Januari lalu, Diella resmi diluncurkan di hadapan parlemen. Kehadirannya memicu perdebatan sengit, sebab secara hukum jabatan menteri mensyaratkan kehadiran fisik.
“Ini jadi persoalan di parlemen, apakah menteri boleh hadir hanya secara virtual,” jelasnya.
Meski digadang-gadang membawa efisiensi dan transparansi, menteri virtual ini menimbulkan persoalan akuntabilitas.
“Kalau AI salah ambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab? Backbone dan back office yang memproses data harus jelas. Jangan sampai ada yang sembunyi di balik nama Diella,” tegasnya.
Isu lain adalah kesiapan masyarakat. Sebagai negara miskin dengan tingkat literasi digital rendah, belum semua warga Albania mampu mengakses layanan berbasis AI.
“Kalau warganya tidak melek teknologi, sustainability sistem ini diragukan. Bisa jadi hanya shock therapy yang tidak berumur panjang,” tambahnya.
Menurut Dewi, AI sebaiknya ditempatkan bukan sebagai pengambil keputusan mutlak, melainkan sebagai decision support system. Teknologi ini dapat membantu mitigasi kebijakan, proyeksi pembangunan, hingga prediksi bencana berbasis big data. Namun, syarat mutlaknya adalah validitas data.
“Kalau setup data dari awal salah, kebijakan yang lahir pun akan salah,” katanya.
Lantas, apakah Indonesia perlu mengikuti jejak Albania? Dewi menilai hal itu masih terlalu jauh. Infrastruktur digital Indonesia belum merata, dengan masih banyak wilayah blank spot internet.
“Tender pengadaan barang-jasa memang sudah lewat e-procurement, tapi monitoring tetap manual. Jadi tidak bisa serta-merta diserahkan ke AI,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan AI di pemerintahan Indonesia selama ini masih terbatas pada chatbot layanan publik atau sistem pendukung keputusan yang sifatnya teknis. Untuk melompat ke level kementerian, dibutuhkan fondasi kuat, mulai dari regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga literasi masyarakat.
Dewi pun menutup dengan pesan agar publik bersikap kritis menghadapi fenomena ini.
“AI bisa bantu pemerintah, tapi data harus valid, prosesnya transparan, dan keamanan pribadi tetap dijaga. Yang terpenting, masyarakat perlu literasi digital yang lebih baik,” tandasnya. (Mut)
Editors Team
M. Fajrul Falaq
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
