Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

YOGYA - Dalam upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis, Prof. Iwan Satriawan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini, menurutnya, menjadi landasan yang krusial untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Prof. Iwan menjelaskan bahwa proyek-proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Bandara Kertajati harus dijalankan dengan terbuka, sehingga publik dapat mengawasi dan menilai penggunaan anggaran negara.

"Keputusan yang melibatkan uang negara harus dilakukan secara transparan. Dengan transparansi, publik dapat memberi masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah," tegasnya.

Also Read

Tim PPM PBI UAD Gamifikasi Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Muhdasa

Ia juga menambahkan bahwa transparansi membuka jalan bagi akuntabilitas. Tanpa transparansi, proyek-proyek besar berisiko kehilangan legitimasi dan membuka celah bagi penyimpangan.

Untuk menjaga akuntabilitas, Iwan mengingatkan perlunya pemeriksaan yang jelas pada setiap proyek. Proses yang tidak terbuka hanya akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan.

Iwan menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat yang telah memberikan wewenang pengelolaan keuangan negara melalui APBN. "Uang negara adalah milik rakyat, jadi pemerintah harus siap menerima kritik dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik," ujarnya.

Also Read

Komunitas Debat PBI UAD Melaju ke Kompetisi Tingkat Nasional

Kepercayaan publik, lanjut Iwan, sangat penting untuk kelanjutan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika isu terkait proyek KCIC dan potensi kerugian negara tidak segera ditangani, ketidakpercayaan publik akan tumbuh, yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.

Sebaliknya, jika pemerintah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, dukungan masyarakat akan meningkat. "Public trust akan semakin kuat seiring dengan semakin baiknya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan. Namun, jika hal ini diabaikan, yang akan muncul adalah public distrust yang dapat merugikan stabilitas negara," tutup Iwan.