Dosen UMY Nilai Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Tidak Rasional Secara Ekonomi

YOGYAKARTA — Rencana pemerintah mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si., menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif, terutama dari sisi rasionalitas ekonomi, dampaknya terhadap neraca perdagangan, serta keberpihakannya pada industri dalam negeri.

“Kebijakan impor ini dikaitkan dengan KDMP. Satu program strategis tidak harus dijalankan secara membabi buta. Tetap harus ada rasionalitas ekonomi. Jangan hanya karena alasan program, lalu melakukan impor tanpa perhitungan matang. Tidak semua KDMP memerlukan spesifikasi kendaraan seperti itu,” tegas Ma’ruf kepada Humas UMY, Rabu (25/2).

Menurutnya, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif nasional. Jika pesanan dialihkan kepada produsen domestik, dampak ekonominya dinilai akan jauh lebih luas dan berkelanjutan.

Also Read

Ada 7 PTM Terakreditasi Unggul se-Indonesia, Di antaranya UAD dan UMY

“Jika produk sejenis dipesan kepada industri dalam negeri, akan ada peningkatan nilai tambah produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok bahan baku domestik. Bahkan kebijakan ini bisa menstimulasi tumbuhnya industri-industri baru,” ujarnya.

Ma’ruf menambahkan, mekanisme pengadaan tetap dapat dilakukan secara terbuka melalui sistem lelang atau bidding, tanpa menutup kompetisi. Namun, ia menekankan pentingnya semangat keberpihakan terhadap produk dalam negeri agar belanja publik benar-benar memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.

Ia juga mengingatkan potensi dampak makroekonomi jika impor dalam skala besar tersebut direalisasikan. Selain berpotensi menggerus cadangan devisa, kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi stabilitas neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah.

Also Read

MCCC dan UMMAD Gelar Vaksinasi Lintas Agama

“Kita sedang berupaya memosisikan diri agar tetap surplus, bukan surplus semu karena ekspor komoditas mentah, tetapi surplus yang sehat. Berapa triliun rupiah yang akan mengalir ke luar negeri jika impor ini dilakukan? Itu tentu akan menggerus cadangan devisa,” tandasnya.

Jika rencana impor tetap dijalankan, industri otomotif nasional berisiko kehilangan peluang besar dari belanja publik. Dalam jangka panjang, hal ini dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Untuk itu, Ma’ruf menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut dan membuka dialog dengan pelaku industri otomotif nasional guna mencari solusi yang lebih rasional dan strategis.

Also Read

PG PAUD UAD dan PWA DIY Selenggarakan Pelatihan Bagi Orangtua Anak Usia Dini

“Langkah paling rasional secara ekonomi adalah membatalkan rencana impor itu, lalu duduk bersama industri otomotif domestik. Apa yang bisa dilakukan secara cepat dan strategis dapat didiskusikan bersama. Bisnis tetap bisnis, tetapi harus memiliki ideologi dan idealisme,” tutupnya.