Akademisi UMY Kritik Rencana Perpanjangan Jalur Kereta Cepat Whoosh hingga Banyuwangi: Potensi Kebijakan Elitis

Home

Kampus

M. Fajrul Falaq

Published Nov 13, 2025 - 14:03

11 Reads

Akademisi UMY Kritik Rencana Perpanjangan Jalur Kereta Cepat Whoosh hingga Banyuwangi: Potensi Kebijakan Elitis — Foto dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Dra. Atik Septi Winarsih

Smallest Font

Largest Font

YOGYA - Rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang jalur kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi menuai tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar pelayanan publik, Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si., menilai bahwa proyek tersebut berpotensi menjadi kebijakan elitis jika tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat pengguna.

“Apabila masyarakat merasa belum membutuhkan jalur kereta cepat, maka proyek ini berisiko menjadi kebijakan elitis yang dipaksakan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (13/11).

Atik menegaskan, keberhasilan proyek transportasi publik tidak diukur dari kecanggihan teknologi atau panjang rutenya, melainkan dari manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas. Tanpa keberpihakan pada kepentingan publik, kebijakan tersebut hanya akan menjadi proyek simbolik tanpa nilai pelayanan.

“Dari perspektif tata kelola pelayanan publik, setiap proyek strategis harus memenuhi indikator kebermanfaatan sosial dan ekonomi yang jelas, terutama bagi warga Jawa Timur dan Banyuwangi,” tambahnya.

Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga indikator penting yang perlu diperhatikan agar proyek ini tidak sekadar menjadi prestise politik. Pertama, pemberdayaan tenaga kerja lokal di sepanjang jalur proyek dan kawasan sekitar stasiun. Kedua, pemanfaatan aset dan sumber daya daerah agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor atau kontraktor dari luar. Ketiga, penetapan harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah agar transportasi publik ini benar-benar inklusif.

“Kalau hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, maka prinsip pelayanan publiknya sudah hilang,” tegasnya.

Atik juga menyoroti kesiapan Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang akan menjadi salah satu ujung rute kereta cepat. Berdasarkan pengamatannya, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam infrastruktur pendukung pariwisata.

“Banyuwangi punya potensi besar, tapi kesiapan infrastrukturnya masih minim. Saya pernah ke sana pagi-pagi, bahkan sulit mencari warung makan. Kalau proyek ini diklaim untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka sektor pendukung seperti kuliner, penginapan, dan transportasi lokal juga harus siap,” ujarnya.

Selain itu, Atik mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti pembengkakan biaya proyek KCIC Jakarta–Bandung yang membebani fiskal negara. Ia menilai, proyek besar seperti kereta cepat harus dilandasi perhitungan ekonomi yang matang dan transparansi pembiayaan yang ketat.

“Proyek Whoosh Jakarta–Bandung saja masih menyisakan beban hutang yang belum lunas. Mungkin dulu perhitungannya tidak terlalu cermat karena lebih banyak dorongan politis ketimbang rasional ekonomi,” ungkapnya.

Sebagai akademisi dan pakar pelayanan publik, Atik menekankan pentingnya prinsip transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) dalam setiap proyek strategis nasional.

“Proyek besar seperti ini harus direncanakan dengan matang, dan sebaiknya tidak menambah beban hutang negara. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemodernan, tetapi juga dari keterjangkauan, ketepatan waktu, serta keramahan pelayanan,” pungkasnya. (Jeed)