Perlu Badan Payung untuk Pembiayaan Desa, UMKM, dan Perubahan Iklim

Yogyakarta - Indonesia tengah menghadapi tantangan ganda dalam pembangunan pedesaan dan penanganan perubahan iklim. Sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan semakin rentan terhadap ancaman banjir, kekeringan, dan degradasi lingkungan. Namun, sistem pembiayaan nasional masih terfragmentasi di berbagai lembaga sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Satria Utama, S.E.I., M.E.I., Indonesia belum memiliki institusi khusus yang fokus pada pembiayaan pedesaan dan iklim sebagaimana India dengan National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

“Kalau kita melihat kondisi saat ini, pembiayaan untuk desa dan pertanian memang tersedia, tapi sifatnya tersebar di berbagai sektor. Ada peran Kementerian Keuangan, ada program KUR lewat bank, hingga green bond dari pemerintah. Namun, semua itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada satu badan payung yang konsisten mengawal secara menyeluruh. Padahal tanpa konsolidasi, pembiayaan pro-rakyat akan sulit maksimal,” jelas Satria saat ditemui, Rabu (24/9).

Also Read

Dosen UAD Adakan Pelatihan Biopreneurship bagi Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Mergangsan

India, lanjutnya, berhasil menjawab persoalan tersebut dengan mendirikan NABARD. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga memberi pendampingan, melatih petani, memperkuat kelembagaan masyarakat, hingga memperluas akses pasar.

“Yang membuat NABARD menarik bukan sekadar dana yang digelontorkan, tetapi bagaimana mereka hadir mendampingi masyarakat. Mereka melatih petani agar siap menghadapi risiko iklim, membantu UMKM lebih kompetitif, bahkan memberi insentif pada usaha yang peduli keberlanjutan. Di Indonesia, hal semacam ini masih jarang. Pembiayaan kita sering berhenti pada penyaluran dana tanpa ada pengawalan yang memadai,” tambahnya.

Selain itu, India juga menerapkan kebijakan Priority Sector Lending (PSL) yang memastikan dana perbankan benar-benar mengalir ke sektor penopang ekonomi rakyat. Sementara di Indonesia, bank lebih banyak menyalurkan kredit ke korporasi besar yang dianggap lebih aman.

Also Read

Dua Mahasiswa UMY Dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial

“Kenapa bank di Indonesia lebih banyak ke korporasi? Karena risikonya lebih mudah dikendalikan. Perusahaan besar dianggap lebih aman sehingga gagal bayar bisa ditekan. Tapi dampaknya, pelaku UMKM dan masyarakat desa jadi kurang terlayani,” ungkapnya.

Satria menegaskan, Indonesia ke depan perlu langkah berani dengan membentuk lembaga khusus, menerapkan kebijakan kredit hijau wajib bagi perbankan, memperluas akses ke pendanaan global seperti Green Climate Fund, serta mempercepat digitalisasi sistem keuangan pedesaan.

“Kalau kita ingin benar-benar berpihak pada masyarakat desa dan UMKM, caranya bukan sekadar memberi dana. Perbankan harus ikut membangun kapasitas, memberi pendampingan, bahkan menggandeng universitas dan lembaga riset untuk mengawal masyarakat. Indonesia butuh langkah berani, termasuk mendirikan satu institusi payung yang fokus pada rural finance dan climate finance,” pungkasnya. (NF)

Also Read

PPM UAD di Lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah: E-Office Solusi di Masa Pandemi