Oligarki dan Populisme Ibarat Dua Sisi dari Satu Koin Demokrasi Indonesia

Yogya - Demokrasi Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara idealisme reformasi dan realitas politik yang semakin didominasi oleh kekuatan elite. Prof. Vedi Hadiz, Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, menegaskan bahwa oligarki dan populisme yang kerap dianggap berlawanan arah, justru saling menopang satu sama lain dalam mempertahankan struktur kekuasaan.

Pandangan tersebut ia sampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Contesting Hegemony: Oligarki, Populisme, dan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Global” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa (7/10). Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, mahasiswa, dan para akademisi yang antusias mengikuti pemaparan kritis Vedi tentang bagaimana oligarki di Indonesia beroperasi, tidak hanya melalui struktur kekuasaan formal, tetapi juga lewat mekanisme ideologis dan kultural yang membentuk kesadaran publik.

“Oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya, tetapi sebuah sistem kekuasaan yang memungkinkan segelintir kelompok menguasai sumber daya publik untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Vedi.

Also Read

Hafidz 22 Juz, Mumtazi Terima Beasiswa Kedokteran dari UMY dan Lazismu

Ia menjelaskan, kesalahan umum dalam memahami oligarki adalah menyempitkannya hanya pada persoalan moral individu atau bahkan faktor etnis. Padahal, akar persoalannya jauh lebih struktural, terkait erat dengan relasi kekuasaan antara politisi, birokrat, dan pengusaha besar yang membentuk jejaring kepentingan saling menguntungkan.

Dalam konteks tersebut, populisme di Indonesia menurut Vedi bukanlah kekuatan tandingan terhadap oligarki, melainkan bagian dari logika hegemonik yang memperkuatnya. Populisme yang kerap diklaim sebagai gerakan kerakyatan, sering kali justru berfungsi sebagai alat legitimasi politik bagi elite.

“Populisme yang mengaku berpihak kepada rakyat kecil sering kali dibiayai oleh miliarder, dan kebijakannya justru menguntungkan kelompok kaya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain seperti Amerika Serikat,” jelasnya.

Also Read

UAD Gelorakan Ecotourism Sustainability di Masa Pandemi

Ia menilai, banyak kebijakan dan program yang dikemas dalam retorika pro-rakyat sebenarnya memperkuat patronase politik dan memperdalam ketergantungan masyarakat terhadap elite penguasa.

Kondisi ini menandai fase baru politik Indonesia pasca dua dekade reformasi. Arah politik kini cenderung bergerak menuju resentralisasi kekuasaan, di mana proyek strategis nasional, konsolidasi BUMN, hingga pembentukan lembaga keuangan negara seperti Indonesia Investment Authority (INA), menjadi bentuk baru konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan segelintir elite.

“Kita sedang menyaksikan kembalinya pola kekuasaan yang sentralistik. Kontrol terhadap sumber daya publik kini semakin terpusat di bawah otoritas sempit. Hal ini menjadi babak baru dalam konflik antar faksi oligarki,” ungkap Vedi.

Also Read

METODE TARBIYAH DAN TASFIYAH MAMPU CIPTAKAN 6 NILAI KARAKTER ANAK DIDIK

Meski demikian, Vedi tetap membuka ruang bagi perubahan. Ia menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dan dunia akademik dalam menghidupkan kembali rasionalitas publik yang kritis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun tantangan utamanya, menurutnya, adalah kooptasi dan fragmentasi dalam tubuh masyarakat sipil itu sendiri. (ID)