Kebebasan Pers Dikebiri: Pencabutan Kartu Pers Jurnalis CNN Dinilai Mirip Gaya Orde Baru

Yogyakarta - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Senja Yustitia, M.Si., mengecam keras tindakan Istana Kepresidenan yang mencabut kartu pers seorang jurnalis CNN pada Minggu (28/9) setelah mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai langkah ini berbahaya bagi kebebasan pers dan mengingatkan pada praktik pembungkaman di era Orde Baru.

Saat ditemui di Ruang Magister Media dan Komunikasi UMY, Selasa (30/9), Senja menegaskan bahwa pencabutan kartu pers tersebut merupakan upaya nyata menghambat kerja jurnalistik yang seharusnya dilindungi.

“Hal-hal yang dilakukan pemerintah hari ini sama persis dengan praktik Orde Baru dalam membungkam kebebasan berekspresi, berpendapat, termasuk kebebasan pers atau media,” tegasnya.

Also Read

Persmaporos.com UAD Masuk Nominasi KASAD Award 2023

Senja juga menyoroti kontradiksi antara pernyataan pemerintah yang mengaku terbuka terhadap kritik, khususnya Presiden Prabowo, dengan praktik yang justru represif. Pertanyaan yang diajukan jurnalis CNN mengenai kasus keracunan dalam program MBG, menurutnya, sepenuhnya sahih dan sesuai standar jurnalisme.

“Pertanyaan wartawan itu tidak menyalahkan apa pun. Justru relevan karena menyangkut kepentingan publik yang luas,” jelasnya.

Ia menilai media akan keliru bila memilih diam dan tidak mengangkat isu krusial tersebut. Doorstop yang dilakukan wartawan CNN, menurut Senja, merupakan praktik yang tepat.

Also Read

TIGA PULUH ENAM DOSEN UNISA RAIH DANA HIBAH KEMENRISTEK DIKTI 2018

Terkait alasan Istana yang mungkin merasa keberatan karena pertanyaan muncul sesaat setelah Presiden pulang dari kunjungan luar negeri, Senja menegaskan seharusnya tidak ada masalah.

“Merasa keberatan saja itu sudah tidak pas. Pertanyaan wartawan adalah bentuk assessment, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas pejabat publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan MBG adalah kebijakan publik yang harus transparan, terlebih mengingat adanya ribuan korban keracunan yang tidak boleh disepelekan.

Also Read

FH UAD SIAP ADAKAN PENDIDIKAN ADVOKAT

“Kalau mereka keberatan, berarti mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pejabat publik,” kritiknya.

Senja menegaskan, isu kebebasan pers dan kasus keracunan MBG sama-sama penting, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Ia juga mengingatkan pentingnya akses jurnalis ke Istana Kepresidenan di tengah kondisi politik yang ia nilai semakin otoritarian.

“Peran jurnalis sangat penting, apalagi rezim hari ini adalah rezim yang cenderung otoritarian dan tertutup,” tegasnya.

Also Read

UMY Gelar Webinar Nasional Abdimas

Menurutnya, tanpa keberadaan wartawan di Istana, masyarakat akan kehilangan akses informasi. Pemerintah yang cenderung anti-kritik, kata Senja, kerap merespons dengan menyalahkan pengkritik atau menuding adanya “politisasi” dan “sabotase.”

“Respon pemerintah tidak pernah menyentuh substansi masalah. Presiden bahkan menyebut kritik sebagai politisasi atau sabotase. Padahal yang justru menyabotase adalah mereka sendiri karena gagal menjalankan program sesuai standar kesehatan,” pungkasnya. (FU)