Framing Media Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat

BANTUL — Topik tentang virus corona menjadi berita utama pada beberapa berita di awal tahun 2020. Seperti yang kita tahu, virus yang awalnya menyebar di kota Wuhan China, kini dengan sangat cepat menjangkiti dan menjadi masalah di seluruh dunia. COVID-19 menjadi pencarian utama di mesin pencari Google.com.

Orang mencari topik tentang COVID-19 untuk mendapatkan informasi tentang pandemi itu. Semua media arus utama menyoroti tentang masalah COVID-19, membuat berbagai informasi muncul sebagai berita utama.

Di sisi lain, peningkatan jumlah berita online kemudian menciptakan framing atau pembingkaian tentang tindakan pemerintah pada penanganan pandemi COVID-19. Pada masalah pandemi, framing memiliki dua poin penting.

Poin pertama, framing bermaksud untuk membentuk perspektif masyarakat bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah pandemi sebagai tindakan keamanan negara.

Poin kedua, pembingkaian yang mengindikasikan masyarakat menekan pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan cepat. 

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Jusuf Kalla School of Government UMY (JKSG) Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan penelitian mengenai framing media di masa pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Tim penelitian diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasional UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dan dibantu oleh tim peneliti Eko Priyo Purnomo, S.IP., M.Si., M.Res., Ph.D., Christine B. Tenorio, MPA., dan Abitassha Az Zahra, S.IP mengamati beberapa media online yang memberikan informasi terkait upaya pemerintah menangani COVID-19.

Berdasarkan penelitian yang dihimpun oleh tim JKSG UMY, terlihat bahwa masyarakat lebih memperhatikan topik tentang COVID-19 hingga nilai pembaca melonjak sampai 45 juta pembaca di awal Januari 2020 pada portal berita Antaranews.com, Kompas.com, dan Detik.com. Kemudian nilai pembaca terekam mengalami peningkatan hampir dua kali lipat di bulan Maret yakni 95 juta, yang memang dibarengi dengan semakin gencarnya media dalam memberitakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Nurmandi menyoroti bahwa perubahan mendasar masalah COVID-19 dalam framing berita online terlihat antara Januari hingga Maret. Peningkatan kasus COVID-19 menjadi alasan perubahan mendasar yang membingkai berita online. Pada bulan Januari, tajuk berita online mengindikasikan bahwa pemerintah tidak fokus pada pandemi ini. Kemudian, perubahan kerangka dasar muncul pada bulan Februari dan Maret.

“Pada bulan Februari dan Maret, framing berita online telah membuat sorotan berfokus pada isu-isu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19,” jelas Nurmandi saat dihubungi Selasa (21/4).

Dalam situasi pandemi, membingkai berita memang diperlukan untuk mempertahankan perspektif positif masyarakat kepada pemerintah. Ini akan menjadi tindakan penting pemerintah untuk menyelesaikan pandemi karena diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Sudah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi COVID-19, hingga akhirnya kepercayaan publik yang terjamin harusnya menjadi tujuan utama dari framing berita online dalam situasi pandemi saat ini.

Namun kurangnya respon pemerintah, dan framing berita yang menyudutkan pada lambannya pemerintah dalam penanganan virus ini membuat tim JKSG UMY memiliki saran yang pas untuk pemerintah di masa pandemi.

“Tentu saja, kami menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan cara berkomunikasi dan mengubah sikap mereka sehingga komunikasi menjadi lebih jelas dan transparan. Oleh karena itu, dalam masalah kesehatan yang masif ini, sangat direkomendasikan untuk pemerintah menjadi transparan, responsif, akuntabel, dan melakukan lebih banyak komunikasi dua arah dengan masyarakat. Jika hal ini dilakukan, kemungkinan masyarakat atau orang akan mengikuti instruksi pemerintah akan lebih tinggi. Informasi pemerintah akan dapat dimengerti oleh rakyat. Dengan kata lain, pandemi dapat dikurangi dan diminimalkan dengan mudah jika ada kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan dapat dibuat lebih cepat jika komunikasi di antara mereka jelas dan transparan.” tukas Nurmandi. (Hbb)

---

Biro Humas dan Protokol
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp. 0274 387656 ext 115 | Fax. 0274 387646 | Web. www.umy.ac.id