Munculkan Gagasan Sengketa Politik Paradiplomasi Pemerintah Aceh, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY Raih Gelar Doktor

BANTUL — Munculnya perlawanan diplomatik dengan perbedaan persepsi dan wacana terkait persengketaan hukum yuridis antara hukum nasional dan hukum produk regional  salah satunya kebijakan Wali Nangroe merupakan fenomena konflik politik paradiplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.  Fenomena tersebut yang melatar belakangi  Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si menyampaikan hasil disertasinya  pada sidang terbuka  promosi doktor  yang berjudul “Sengketa Politik Paradiplomasi Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nangroe”. Sidang terbuka  promosi doktor  dilaksanakan pada Kamis (15/8) di Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Penelitian ini memfokuskan untuk mengeksplorasi konflik paradiplomasi yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menemukan alasan-alasan mengapa Pemerintahan Aceh menetapkan dan mempertahankan keputusan politik paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si yang juga merupakan Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY.

Dalam penelitian disertasinya, Takdir menjelaskan bahwa ada keberlanjutan ideologi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam pemerintah Aceh. Hal ini terjadi karena ideologi GAM menjadi preferensi politik Pemerintah Aceh dalam mempertahankan keputusan tentang Lembaga Wali Nangroe. “Adanya ideologi GAM atau tiroisme ini juga menjadikan para pemimpin pemerintahan Aceh merumuskan pilihan rasionalitas politiknya dengan mengutamakan penghormatan kepada marwah bangsa Aceh.  Dengan langkah konkrit yang dilakukan pemerintahan Aceh yakni dengan pembuatan peraturan daerah (qanun) tentang bendera dan lambang Aceh, serta simbol kepemimpinan tertinggi Aceh dengan pembentukan Lembaga Wali Nangroe (LWN) yang dipimpin oleh Wali Nangroe dengan kewenangan yang semaksimal mungkin menuju Negara Aceh Merdeka. Maka dalam penelitian ini, ditemukan bahwa preferensi politik ideologi GAM berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politik paradiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat, sebagai cara mereka untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM,” papar Takdir lagi.

Kerjasama PKM Institusional UAD dengan PCPM/PCNA Banguntapan Utara Gelar Sosialisasi Cyber Security dalam Medsos

Kebaruan dalam penelitian ini tergambarkan pada rasionalitas politik khas pada Pemerintah Aceh yang dipengaruhi oleh preferensi ideologi GAM tahun 2013 yang berbeda dengan keumuman teoritik rasionalitas politik suatu pemerintahan. “Secara teoritis, keumunan rasionalitas politik dalam suatu pemerintahan akan memiliki urutan dari paling prioritas, yaitu survival, security, prestige, dan influence. Namun dalam Pemerintah Aceh terjadi perubahan dan pergantian urutan rasionalitas politik, yaitu prestige, security, welfare, justice, dan survival,” ungkap Takdir. Dari gagasan penelitian disertasi yang dipaparkan dalam sidang terbuka promosi doktor, Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si berhasil mendapatkan gelar Doktor Politik Islam dan dinobatkan menjadi doktor Politik Islam UMY ke-24. Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si mendapatkan predikat Cumlaude dengan memperoleh nilai IPK  3.86 dan menempuh studi 3 tahun 6 bulan. Kemudian tim promotor dan penguji pada sidang terbuka promosi doktor, yaitu Prof.Dr.Tulus Warsito,M.Si. selaku promotor, Dr. Surwandono,S.Sos.,M.Si. selaku co-promotor, Dr. Ulung Pribadi,M.Si., Prof. Dr. Bambang Cipto,M.A., Dr. Dafri Agussalim,M.A., dan Prof.Dr.Irwan Abdullah selaku penguji. (sofia)

Biro Humas dan Protokol
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp. 0274 387656 ext 115 | Fax. 0274 387646 | Web. www.umy.ac.id