BANTUL – Keputusan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) keluar tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap melahirkan lulusan pendidikan tinggi yang tangguh dalam menghadap perubahan.

Seberapa besar dampak MBKM terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi? Tim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menelisiknya melalui penelitian.

Eko Purwanti, S.Pd., M.Hum., Ph.D., Ketua Tim Penelitian, mengatakan bahwa penelitian ini berangkat dari kebutuhan pemerintah untuk mengetahui dampak MBKM di UMY. Sebelumnya UMY mendapatkan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM).

“Kami diberi mandat untuk meneliti dampak MBKM setelah mereka memberi dana PKKM,” jelasnya di ruang Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa (FPB) UMY, Selasa (4/1).

UMY termasuk di antara 110 PTS lain yang mendapatkan hibah dampak melalui penelitian dan pengabdian. Amanat Dikti diterjemahkan Tim UMY menjadi 3 proposal penelitian dan 4 proposal pengabdian.

Eko Purwanti menjelaskan, jangkauan penelitian di level fakultas. Selama ini dampak MBKM hanya diarahkan pada pelaksanaannya. Antara lain, bagaimana mahasiswa melakukan, bagaimana institusi merespons pelaksanaan MBKM.

“Sepertinya masih belum ada yang terkait langsung dengan dampak MBKM terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi,” tutur Eko.

Pada pelaksanaannya, dilakukan survei ke-30 pimpinan fakultas yang terdiri dari 10 Dekan dan 20 Wakil Dekan. Hasil dari survei menunjukkan lebih dari 50% responden menyetujui bahwa MBKM dapat meningkatkan kinerja Tri Dharma di UMY dari kalangan dosen.

“Kita olah data secara kuanti, di atas 50% mengatakan setuju bahwa MBKM bisa meningkatkan kinerja Tri Dharma dari dosen-dosen di lingkungan UMY,” jelasnya.

Penelitian ini diperkuat dengan data kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri pimpinan fakultas. Hasilnya berupa persetujuan terhadap dampak positif MBKM diikuti pemaparan hambatan dan masukan.

“Mereka setuju tetapi masih banyak hal yang dipersiapkan,” ungkap Eko.

Seperti panduan harus lebih fiks, sarana dan prasarana aplikasi di pegawainya seperti apa, apakah mahasiswa ketika ingin mengikuti MBKM bisa langsung dilayani atau tidak. Kalau sistemnya belum siap maka belum bisa dilayani..

Dalam hal hambatan, ia memaparkan hasil FGD terkait kinerja pimpinan bertambah, prosedur konversi SKS, serta kurangnya informasi yang diperoleh dari instansi lainnya yang tercakup dalam kebijakan MBKM.

MBKM membuat kerja pimpinan jadi banyak. Tentang konversi sksnya seperti apa, perlu disiapkan lagi. Mereka juga mengimbau adanya sosialisasi ke semua pihak yang terlibat misal dunia industri, sekolah, dan masyarakat setempat.

“Selama ini yang paham MBKM hanya lingkungan kampus. Setelah kita terjunkan mahasiswa ke desa, sekolah, perusahaan, ternyata mereka tidak tahu,” tambahnya.

Eko berharap, penelitian ini bisa memberikan informasi secara lebih akurat dan bisa memotret hasil MBKM di universitas khususnya level fakultas kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (*)

Berita ini diterima mediamu.com dari Biro Humas dan Protokol UMY

Editor: Heru Prasetya